![[Bahasa] The Ulubelu geothermal project in Lampung on Sumatra Island](https://eco-business.imgix.net/ebmedia/fileuploads/Ulubelu_geothermal_project.jpeg?ar=16%3A10&auto=format&fit=crop&ixlib=django-1.2.0&q=85&width=320)
Terletak di atas Cincin Api Pasifik yang aktif secara seismik, Indonesia merupakan salah satu negara paling aktif secara geologis di dunia, dengan bebatuan di bawah kepulauan yang memicu sekitar 1.000 getaran per bulan.
Panas dari gerakan di perut Bumi ini dapat dimanfaatkan. Saat air merembes ke dalam tanah, ia akan menghangat, menghasilkan energi yang bisa dimanfaatkan oleh rumah tangga dan industri, apabila mengebor cukup dalam.
Tahun 1904, ilmuwan Italia, Piero Ginori Conti, menjadi orang pertama yang menggunakan jenis energi ini untuk menyalakan beberapa bola lampu.
Lebih dari seabad kemudian, panas bumi telah menjadi sumber penting untuk listrik terbarukan, mulai dari Amerika Serikat hingga Filipina, tetapi Indonesia ingin melampaui mereka.
Memiliki potensi 40 persen sumber daya panas bumi dunia, pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi lebih dari 300 lokasi dengan cadangan energi panas bumi kira-kira sebesar 24 gigawatt (GW), terbesar di dunia dan tersebar di pulau Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Sebagian besar belum dimanfaatkan.
Tiga tahun lalu, Indonesia menggeser Filipina untuk menjadi produsen tenaga panas bumi terbesar kedua di dunia. Kini, hanya berada di bawah Amerika Serikat yang memiliki kapasitas 2,6 GW.
Dalam upaya untuk menjadi kekuatan panas bumi di dunia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini menargetkan memasang 8 (GW) pada tahun 2030, meningkat dari sekitar 2,1 GW saat ini.
Pembangkit panas bumi menggunakan uap dari reservoir air panas bawah tanah untuk memutar turbin, yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik.
Sebagai sumber panas tanpa henti, panas bumi relatif bersih, tidak mengeluarkan karbon dioksida atau gas rumah kaca lainnya, dan tidak menghasilkan banyak limbah atau membuat jejak besar di daratan.
Panas bumi juga tidak terpengaruh oleh perubahan alam sehingga bisa menghasilkan daya besar yang stabil sepanjang waktu dan melengkapi sumber energi hijau lainnya, seperti angin dan matahari.
![[Bahasa] Geothermal power development in Indonesia, 2011-2020](https://eco-business.imgix.net/ebmedia/fileuploads/Bahasa1.png?auto=format&dpr=2&fit=max&ixlib=django-1.2.0&q=45&w=680)
Kapasitas tenaga panas bumi di Indonesia, Filipina, dan Amerika Serikat, 2011 - 2020. Amerika Serikat adalah produsen tenaga panas bumi terbesar secara global, diikuti oleh Indonesia dan Filipina. Sumber: IRENA
Indonesia menyadari panas bumi harus memainkan peran utama untuk memenuhi peningkatan permintaan energi, mencapai target 23 persen dari energi terbarukan pada tahun 2025, dan mengurangi emisi karbon hingga nol pada tahun 2060.
Peningkatan kapasitas domestik juga akan membantu Indonesia melindungi diri dari risiko akibat ketergantungan akan impor bahan bakar fosil dan fluktuasi harga sembari mengurangi subsidi bahan bakar fosil, yang menghabiskan Rp70,5 triliun (4,9 miliar dolar) per tahun.
Ide untuk menarik energi dari perut Bumi sudah terjadi di Indonesia saat penjajahan Belanda.
Pengeboran sumur uji coba sudah dimulai di kawah Kamojang, Jawa Barat, sejak awal tahun 1926, meskipun butuh puluhan tahun kemudian hingga pemasangan generator pertama untuk menghasilkan listrik.
Pada pertengahan 1980-an, beberapa pembangkit panas bumi mulai beroperasi dan eksplorasi di pulau-pulau lain berlangsung.
Tahun 2018, sebuah konsorsium perusahaan Jepang dan Indonesia telah menyelesaikan proyek Sarulla senilai 1,17 miliar dolar (Rp17 triliun) di Sumatra Utara, pembangkit listrik panas bumi terbesar di dunia saat itu dengan kapasitas 330 megawatt, cukup untuk memberikan daya kepada 330.000 rumah.
Hingga tahun 2020, Indonesia memiliki 19 wilayah kerja panas bumi dan 45 wilayah kerja baru, sementara 14 wilayah telah dialokasikan untuk survei dan eksplorasi awal, menurut data pemerintah. Sebanyak 16 pembangkit listrik tenaga panas bumi telah dibangun.
![[Bahasa] A worker at Indonesia's first geothermal field](https://eco-business.imgix.net/ebmedia/fileuploads/Worker_at_Indonesias_first_geothermal_field.jpeg?auto=format&dpr=2&fit=max&ixlib=django-1.2.0&q=45&w=680)
Seorang pekerja di areal panas bumi pertama di Indonesia, yaitu Kawah Kamojang, tahun 1935. Gambar: Christoffel Hendrik Japing, CC BY-SA 3.0 via Wikipedia Commons
Investor menjauh
Meski potensi sangat besar, sektor ini mengalami kemunduran. Rencana pemerintah sebagian besar bergantung pada pendanaan swasta, tetapi ketidakpastian kebijakan dan penetapan harga yang merugikan untuk energi terbarukan terus menghalangi investor dan menaikkan biaya, membuat proyek panas bumi kurang diminati.
Akibat iklim investasi yang buruk ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengakui tahun lalu bahwa ambisi memasang kapasitas 7,2 GW panas bumi pada tahun 2025, yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), akan tertunda lima tahun. Diperkirakan Indonesia akan membutuhkan investasi 15 miliar dolar (Rp218 triliun) untuk mencapai tujuan ini.
“
Jika Indonesia tidak mengembangkan kerangka kerja yang lebih jelas, sektor ini akan sulit berkembang.
Septia Buntara Supendi, manajer, Energi Berkelanjutan dan Efisiensi Energi, Asean Center for Energy
Kendala yang dihadapi sangatlah panjang. Dua kendala utama adalah tarif yang kurang menguntungkan untuk daya yang diberikan ke jaringan dan tingginya risiko awal yang tinggi dalam tahap eksplorasi.
Pengeboran sumur menjadi pertaruhan karena perusahaan tidak pernah tahu persis seberapa besar cadangan panas bumi yang akan mereka temukan. Ini mengaburkan ekonomi dari panas bumi.
“Harga telah menjadi masalah untuk energi terbarukan di Indonesia, terutama untuk panas bumi karena biaya pengembangan sangat tinggi,” kata Florian Kitt, spesialis energi di Bank Pembangunan Asia (ADB) yang berbasis di Jakarta, kepada Eco-Business.
Masalah lainnya adalah sumber panas bumi sering ditemukan di daerah terpencil, yang berarti tambah biaya. Pemerintah perlu menggunakan energi terbarukan lainnya untuk mencapai pembangkit listrik yang paling murah, kata Florian.
“Pemerintah ingin menjadi pemimpin dunia dalam energi panas bumi, dan pada akhirnya akan terjadi, tetapi saat ini lebih masuk akal untuk mendiversifikasi dan menghijaukan pasokan energi Indonesia untuk memenuhi permintaan dengan biaya minimal. Kuncinya adalah campuran dari panas bumi, matahari, angin, hidro, biomassa, dan sumber energi terbarukan lainnya,” katanya.
Indonesia juga belum meletakkan dasar yang diperlukan untuk menarik investasi.
Dari manajemen jaringan yang tidak memadai dan praktik negosiasi yang rumit hingga perjanjian pembelian listrik yang dirancang dengan buruk, ada banyak sekali hambatan yang harus dihadapi negara ini, menurut laporan ADB yang dirilis tahun lalu.
Penerapan praktik terbaik skala internasional untuk perencanaan, pengadaan, kontrak, dan mitigasi risiko kemungkinan akan menurunkan biaya energi bersih, namun pemerintah Indonesia belum cukup “memperhitungkan ketergantungan biaya energi terbarukan terhadap peraturan dan komersial yang lebih luas”, menurut ADB.
Sebuah laporan baru-baru ini oleh International Institute for Sustainable Development, sebuah think-tank independen di Kanada, menunjukkan bahwa dari 75 perjanjian pembelian listrik yang telah ditandatangani oleh perusahaan energi bersih dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), antara 2017 dan 2018, 36 persen belum mencapai penutupan keuangan dan hampir 7 persen telah dihentikan.
Harapan baru
Untuk menutup kesenjangan pendanaan, pemerintah Indonesia telah mendukung penelitian terkait pembangkit panas bumi skala kecil dengan kebutuhan dan risiko investasi yang lebih kecil dibandingkan dengan fasilitas yang lebih besar.
Pemerintah juga memberikan insentif pajak dan telah menyederhanakan proses perizinan.
Di daerah terpencil, ada pelibatan masyarakat untuk meningkatkan penerimaan publik terhadap pengembangan panas bumi.
Tentangan dari masyarakat setempat terhadap pembangkit listrik tenaga panas bumi telah melumpuhkan proyek-proyek di masa lalu.
Fokus pemerintah pada pengurangan risiko eksplorasi panas bumi untuk mendorong investasi swasta telah menjadi langkah penting menuju peningkatan pengembangan panas bumi, menurut Florian.
Namun, peraturan presiden yang diumumkan tahun lalu yang diprediksi akan merevitalisasi sektor energi terbarukan masih mandek.
Sementara draf sedang dibahas, kementerian-kementerian yang berbeda masih memperdebatkan dampak anggaran dari skema tersebut karena pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian, menyerap sumber daya pemerintah.
Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki mekanisme penetapan harga panas bumi dan memitigasi risiko pengembangan awal melalui insentif fiskal dan pengeboran sumur yang didanai negara.
Melalui skema tersebut, pengembang energi juga telah mengusulkan subsidi untuk menutup kesenjangan antara tarif listrik panas bumi dan biaya dasar listrik PLN, sebuah kebijakan yang sebelumnya direkomendasikan oleh ADB untuk mendorong utilitas negara untuk membeli lebih banyak energi bersih.
Saat ini, pembatasan harga eceran dari PLN bertindak sebagai disinsentif yang kuat bagi perusahaan untuk membeli apapun, kecuali listrik berbiaya terendah yang biasanya berbahan bakar batu bara.
“Ada peluang besar di energi panas bumi. Sektor ini akan sangat penting bagi Indonesia untuk mencapai ambisi energi berkelanjutan,” kata Septia Buntara Supendi, Manajer Energi Berkelanjutan dan Efisiensi Energi di Asean Center for Energy, sebuah think-tank yang berbasis di Jakarta. “Tetapi, jika Indonesia tidak mengembangkan kerangka kerja yang lebih jelas, sektor ini akan sulit berkembang.”
